PNS Harus Netral dalam Pilbup Tulungagung 2018

0
28
H. Mashud.

DPRD TULUNGAGUNG – Komisi A DPRD Tulungagung mengingatkan agar seluruh PNS lingkup Pemkab Tulungagung untuk selalu menjaga netralitas. Hal ini karena semakin dekatnya pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Tulungagung 2018.

“Aturannya sudah ada dan jelas. PNS harus netral. Tidak boleh dukung mendukung calon,” ujar Ketua Komisi A DPRD Tulungagung, Drs H Mashud, di Kantor DPRD Tulungagung, Senin (23/10).

Dukungan PNS pada salah satu calon dalam Pilbup Tulungagung 2018 atau Pilgub Jatim 2018, menurut Mashud, akan membuat suasana tidak kondusif. Selain juga bakal merusak stabilitas.

“Karena itu, tolong jaga stabilitas yang sudah kondusif sekarang ini. Jangan sampai PNS tidak netral dan melakukan dukung mendukung calon dalam Pilkada Serentak 2018 yang segera akan dihelat,” paparnya.

Mashud menandaskan keharusan PNS netral sudah tertuang dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). “Dalam UU itu disebutkan penyelenggara kebijakan dan manajemen ASN berdasar pada asas netralitas,” terangnya.

Selain itu, lanjut Mashud, aturan netralitas ASN juga tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (Menpan RB) Nomor 06/M.PANRB/11/2016 tentang Pelaksanaan Netralitas dan Penegakan Disiplin serta Sanksi bagi ASN pada Penyelengaraan Pilkada. Apalagi, surat edaran tersebut menjadi dasar surat edaran serupa yang telah diedarkan oleh Sekda Tulungagung, Ir Indra Fauzi MM, baru-baru ini pada seluruh PNS lingkup Pemkab Tulungagung.

“Jadi tidak ada alasan lagi bagi PNS untuk tidak netral. Mereka harus menjaga netralitas. Terlebih ada sanksi bagi mereka yang tidak netral,” paparnya.

Dalam SE Menpan RB RI disebutkan ada dua sanksi yang akan diterima PNS  jika tidak netral dalam pilkada. Yakni, hukuman disiplin tingkat sedang  dan hukuman disiplin tingkat berat.

Hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan pangkat selama satu tahun dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun. Sedang hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah dan pembebasan dari jabatan atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

TINGGALKAN PESAN