Perjuangkan Dana Kesehatan Maskin di Tahun 2018

0
24
Heru Santoso saat bersama pimpinan dan anggota Komisi C DPRD Tulungagung rapat bersama di RSUD dr Iskak, Senin (17/10).

DPRD TULUNGAGUNG – Komisi C DPRD Tulungagung terus berupaya dan memperjuangkan dana kesehatan bagi masyarakat miskin (maskin) tetap terealisasi pada tahun 2018 mendatang. Bahkan mereka meminta ada peningkatan besaran dana kesehatan maskin sebesar Rp 4 miliar.

Anggota Komisi C DPRD Tulungagung, H Heru Santoso SPd MPd di Kantor DPRD Tulungagung, Selasa (17/10), mengungkapkan pos dana kesehatan maskin sampai saat ini belum masuk dalam RAPBD Tahun 2018. “Karena itu,  kami perjuangkan untuk tetap bisa masuk dalam APBD 2018 dan dana operasional RSUD dr Iskak tahun 2018,” ujarnya.

Menurut dia, dana kesehatan maskin masih sangat dibutuhkan oleh warga miskin Tulungagung. Sehingga ketika mereka dirawat di RSUD dr Iskak biaya pengobatannya dapat diringankan. “Dan ini sudah kami (Komisi C DPRD Tulungagung) sampaikan saat rapat di RSUD dr Iskak, Senin (16/10) kemarin,” tuturnya.

Tahun 2017 ini, dana kesehatan maskin yang dianggarkan dalam APBD Tahun 2017 dan dana operasional RSUD dr Iskak mencapai Rp 3,5 miliar. Rinciannya, APBD 2017 sebesar Rp 2 miliar dan dari RSUD dr Iskak sebesar Rp 1,5 miliar.

Selanjutnya, Heru Santoso membeberkan saat rapat di RSUD dr Iskak, Komisi C DPRD Tulungagung juga meminta manajemen RSUD dr Iskak untuk lebih meningkatkan pelayanan. Jangan sampai terjadi pasien yang seharusnya menjalani rawat inap justru dilayani untuk rawat jalan.

“Laporan ini sudah ada yang masuk ke Komisi C. Ada pasien yang menderita usus buntu dan perlu segera dioperasi malah dilayani rawat jalan. Padahal ketika kemudian ditangani rumah sakit lain langsung dioperasi,” paparnya.

Komisi C DPRD Tulungagung, menurut dia, meminta RSUD dr Iskak untuk lebih teliti, jeli dan hati-hati dalam mendiagnosa penyakit pasien. “Analisa medisnya harus tepat,” tandasnya.

Selain itu, sebagai rumah sakit rujukan di wilayah Jatim bagian selatan, RSUD dr Iskak Tulungagung tambah politisi asal PDI Perjuangan ini perlu melakukan MoU (nota kesepahaman) dengan beberapa pemerintah daerah sekitar untuk membiaya warga miskin daerah sekitar itu ketika dirawat di RSUD dr Iskak. “Saat ini baru dengan Pemkab Trenggalek saja. Karena itu kami minta RSUD dr Iskak untuk lebih memperluas dengan Pemkab/Pemkot sekitar Tulungagung. Seperti dengan Kediri, Blitar, Ponorogo dan Pacitan,” tuturnya lagi.

TINGGALKAN PESAN