Bongkar Bangunan Hotel Pelanggar Perda

0
21
Komisi C DPRD Tulungagung saat melakukan rapat terkait pembangunan Hotel Srabah di Ruang Garaha Wicaksana Kantor DPRD Tulungagung, Senin (16/10).

DPRD TULUNGAGUNG – Mencuatnya berita masih dilanjutkannya pembangunan Hotel Srabah di Kecamatan Kauman kendati sudah disegel aparat Satpol PP Kabupaten Tulungagung, membuat Komisi C DPRD Tulungagung benar-benar geram. Mereka meminta Satpol PP untuk mengambil tindakan tegas berupa pembongkaran jika pihak pengembang masih membandel.

“Mulai besok (Selasa, 17/10), jika pengembang masih melakukan pengerjaan pembangunan hotel yang sudah disegel maka sanksinya harus dibongkar. Ini harus tegas dilakukan Satpol PP karena sudah melanggar perda,” tandas Ketua Komisi C DPRD Tulungagung, Drs Subani Sirab saat rapat koordinasi pimpinan DPRD Tulungagung dan Komisi C terkait pembangunan Hotel Srabah yang belum berizin tetap melaksanakan pembangunan di Ruang Graha Wicaksana Kantor DPRD Tulungagung, Senin (16/10).

Hadir dalam rapat ini juga beberapa perwakilan dari OPD lingkup Pemkab Tulungagung terkait. Yakni, dari Satpol PP Kabupaten Tulungagung, Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulungagung, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tulungagung serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung

Menurut Subani, seharusnya pihak pengembang Hotel Srabah tidak melakukan pengerjaan lanjutan ketika sudah disegel oleh Satpol PP Kabupaten Tulungagung. Apalagi mereka belum mengantongi izin pembangunan hotel.

Politisi asal Partai Hanura ini meminta pengembang Hotel Srabah untuk tunduk pada peraturan daerah. “Jangan sampai pemerintah daerah dipermainkan,” tandasnya.

Kabid Penegakan Perundang-undangan Satpol PP Kabupaten Tulungagung, Kustoyo, menyatakan kesiapannya untuk melakukan permintaan Komisi C DPRD Tulungagung. Satpol PP Kabupaten Tulungagung akan melakukan koordinasi DPMPTSP Kabupaten Tulungagung serta Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung sebelum melakukan tindakan tegas.

“Akan kami laksanakan permintaan dari Komisi C setelah sebelumnya berkoordiansi dengan dinas terkait, yakni DPMPTSP dan PUPR,” katanya.

Kustoyo sebelumnya menyatakan Satpol PP Kabupaten Tulungagung belum melihat sendiri terkait pengerjaan lanjutan bangunan Hotel Srabah pasca disegel pada tanggal 29 Agustus lalu. “Kami tahunya dari media massa. Kami memang tidak bisa selalu berada di sekitar Hotel Srabah untuk mengawasi karena keterbatasan personel,” paparnya.

Sayang dalam rapat tersebut tidak dihadiri oleh Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono SE MSi dan Sekda Tulungagung, Ir Indra Fauzi MM. Subani mengungkapkan Supriyono tidak bisa hadir karena masih berada di Jakarta, sedang Indra Fauzi tidak diketahui alasannya mengapa tidak hadir dalam hearing.

“Ketidakhadiran Ketua Dewan sudah didelegasikan pada kami di Komisi C, tetapi yang Sekda belum kami ketahui mengapa tidak hadir. Padahal kehadiran Sekda kami harapkan sebagai pengambil keputusan dari Pemkab Tulungagung,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Komisi C telah merekomendasikan untuk melakukan penutupan sementara atau penyegelan terhadap bangunan Hotel Srabah pada Senin (28/8). Penutupan sementara tersebut karena pembangunan Hotel Srabah belum mengantongi izin, utamanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

TINGGALKAN PESAN