Mulai Bahas Raperda APBD Tahun 2018

0
225
Agus Budiarto SE Ak.

DPRD TULUNGAGUNG – Pembahasan Raperda APBD Tahun 2018 mulai dilalukan oleh DPRD Tulungagung. Pembahasan dilakukan bersama dengan Pemkab Tulungagung.

Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Agus Budiarto SE Ak, Jumat (6/10), mengungkapkan Komisi C DPRD Tulungagung sudah memulai melakukan pembahasan Raperda APBD Tahun 2018. “Sekarang, Jumat (6/10), Komisi C yang melakukan pembahasan Raperda APBD Tahun 2018. Pembahasan berlangsung di Ruang Komisi C,” ujarnya.

Komisi C DPRD Tulungagung, menurut koordinator Komisi C DPRD Tulungagung ini, melakukan pembahasan dengan tiga mitra kerjanya di Pemkab Tulungagung. Yakni, Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Perusahaan Daerah (PD) BPR Tulungagung.

“Sesuai jadwal, Raperda APBD 2018 akan selesai pembahasannya setelah 30 hari dari penyerahannya dan Ini sudah lazim dilakukan oleh DPRD Tulungagung. Karena itu, pembahasan Raperda APBD 2018 akan terus berlangsung pada minggu-minggu depan,” paparnya.

Seperti diketahui, Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE MSi, sudah menyerahkan Raperda APBD Tulungagung Tahun Anggaran 2018 pada Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono Seb MSi. Penyerahan dilakukan saat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung  dalam rangka Penyampaian Raperda Tentang APBD Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2018 di Ruang Graha Wicaksana Kantor DPRD Tulungagung, Jumat (29/9) lalu.

Politisi Partai Gerindra ini selanjutnya menyatakan, Komisi C DPRD Tulungagung dalam Raperda APBD Tahun 2018 masih fokus pada peningkatan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Apalagi pembangunan infrastruktur di Tulungagung dinilai belum maksimal dan belum sesuai harapan.

Lebih lanjut Agus Budiarto menyatakan pengembangan RSUD dr Iskak Tulungagung harus pula terus dilaksanakan. Utamanya, penambahan ruang rawat inap kelas 3. “Pembangunan ruang rawat inap kelas 3 ini harus sudah terealisasi pada tahun 2018,” tuturnya.

Begitupun juga dengan tunjangan transportasi yang diberikan pada guru sukarelawan SD. Menurut Agus Budiarto, program tersebut harus dilanjutkan pada tahun 2018. “Jangan hanya tiga bulan saja selama tahun 2017. Tetapi harus pula dianggarkan pada tahun 2018,” tandasnya.

TINGGALKAN PESAN