Bahas Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

0
208
H. Nurhamim memimpin rapat pembahasan Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Senin (2/10).

DPRD TULUNGAGUNG – Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Tulungagung, Senin (2/10), melakukan pembahasan Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran bersama Tim Asistensi Pembahas Raperda Pemkab Tulungagung. Pembahasan berlangsung di Ruang Graha Wicaksana Kantor DPRD Tulungagung.

Sebelumnya, Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran bernama Raperda tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. Reperda ini merupakan inisiatif Pemkab Tulungagung.

Ketua Pansus I DPRD Tulungagung, H Nurhamim SAg, mengungkapkan perubahan judul Raperda dari sebelumnya Raperda tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran menjadi Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dilakukan setelah konsultasi ke Kementerian Hukum dan HAM RI. “Dari hasil konsultasi itu kemudian ada perubahan judul raperda,” terangnya.

Perubahan judul ini, lanjut Nurhamim, membuat rencana penarikan retribusi pada alat pemadam kebakaran menjadi tertunda. “Sebaiknya memang begitu. Setelah masyarakat semua tahu tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, baru kemudian ada retribusi untuk alat pemadam kebakarannya. Kalau tiba-tiba ditarik retribusi masyarakat akan kaget,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kabupaten Tulungagung, Drs Bagus Kuncoro, yang memimpin Tim Asistensi Pembahas Raperda Pemkab Tulungagung, menyatakan Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran berintikan dua unsur, yakni pencegahan dan penanggulangan. “Kalau pencegahan itu proteksi sebelum terjadi kebakaran dan untuk penanggulangan setelah terjadi kebakaran,” katanya.

Menurut Bagus, dari kedua unsur tersebut perlu adanya rencana sistem pencegahan kebekaran dan rencana sistem penanggulangan kebakaran. “Paling tidak harus disusun identitas risiko kebakaran, analisis permasalahan serta rekomendasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran,” tuturnya.

Dalam Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran diatur pencegahan kebakaran di lingkungan perumahan, bangunan umum dan perdagangan serta bangunan industri dan gudang.

“Nantinya paling tidak di setiap RW sudah harus ada pemadam kebakaran mandiri yang portable. Pembelian atau pengadaan pemadam kebakaran mandiri ini bisa melalui dana ADD masing-masing desa,” papar Bagus.

 

TINGGALKAN PESAN