Komisi C Sidak Tempat Karaoke dan Cafe

0
96
Pimpinan dan anggota Komisi C DPRD Tulungagung saat sidak di salah satu tempat karaoke dan cafe, Selasa (19/9).

DPRD TULUNGAGUNG – Setelah melakukan inspeksi mendadak (sidak) di tempat-tempat kos, Komisi  C DPRD Tulungagung kembali melakukan sidak, Selasa (19/9) malam. Sidak kali ini dilakukan di tempat-tempat  karaoke dan cafe untuk mengetahui ketaatan mereka pada perizinan dan pembayaran pajak.

Dalam sidak yang dilakukan pada sejumlah tempat karaoke dan cafe tersebut, Komisi C DPRD Tulungagung kembali mengajak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Tulungagung yang terkait. Yakni, di antaranya Satpol PP Kabupaten Tulungagung dan Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kabupaten Tulungagung.

Ketua Komisi C DPRD Tulungagung, Drs Subani Sirab, mengatakan kendati belum didapat tempat karaoke dan cafe yang tidak berizin dalam sidak, namun Komisi C DPRD Tulungagung berharap pajak hiburan dapat meningkat dua kali lipat dari yang sekarang. “Temuan lapangan diketahui penghasilan rata-rata tempat karaoke itu bisa sampai Rp 3,5 juta perhari. Kalau pajaknya 15 persen tentu perbulan mereka harus menyetor ke kas daerah minimal sebesar Rp 15 juta,” ujarnya.

Namun yang terjadi saat ini, lanjut Subani, banyak tempat karaoke yang hanya membayar pajak 10 persen saja. Hanya beberapa tempat karaoke saja yang menyetor pajak sampai 15 persen.

“Untuk tahun 2018 sudah tidak ada toleransi lagi bagi yang membayar kurang dari 15 persen. Mereka semua harus membayar pajak hiburan sebesar 15 persen,” tandasnya.

Diakui Subani, beberapa tempat karaoke berskala besar di Tulungagung sudah melakukan pembayaran pajak diatas Rp 15 juta. Namun demikian, potensi besaran pungutan pajak di tempat tersebut perlu ditingkatkan. “Ada tempat karaoke yang sudah bayar pajak Rp 18 juta. Tetapi kalau dioptimalkan seharusnya bisa mencapai Rp 30 juta,” terangnya.

Lebih lanjut politisi asal Hanura ini menyatakan, Komisi C DPRD Tulungagung menargetkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) pada tahun 2018 mendatang dapat tembus Rp 100 miliar. Salah satunya dengan meningkatkan pendapatan dari sektor pajak hiburan.

“Saat ini PAD Tulungagung baru Rp 69 miliar. Kalau sampai Rp 100 miliar, dana tersebut bisa untuk menggratiskan biaya pendidikan dan menggratiskan biaya rawat inap warga miskin di RSUD,” paparnya.

TINGGALKAN PESAN