Komisi C Sidak Rumah Kos Tak Bayar Pajak

0
76
Anggota Komisi C dan Bapenda memperingatkan pemilik salah satu rumah kos yang berada di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru karena belum berizin dan membayar pajak.

DPRD TULUNGAGUNG – Pimpinan dan anggota Komisi C DPRD Tulungagung, Senin (18/9), melakukan inspeksi mendadak ke rumah-rumah kos yang diduga belum berizin dan belum membayar pajak daerah. Sidak dilakukan bersama aparat Satpol PP Kabupaten Tulungagung, selain juga dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Pemkab Tulungagung terkait, yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Dalam sidak tersebut ditemukan fakta masih banyak rumah kos yang belum berizin dan belum membayar pajak daerah. Utamanya di wilayah yang dilakukan sidak, yakni di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru, serta Kelurahan Bago dan Kelurahan Kepatihan Kecamatan Tulungagung.

“Potensi untuk mendapatkan dana pajak dari rumah kos di Kabupaten Tulungagung sangat besar. Lihat saja, masih banyak rumah kos yang tidak berizin dan mengoperasikan lebih dari 10 kamar juga belum melakukan pembayaran pajak ,” ujar Ketua Komisi C DPRD Tulungagung, Subani Sirab.

Menurut dia, dari potensi 300 rumah kos yang ada di Kabupaten Tulungagung, baru 24 rumah kos di antaranya yang membayar pajak daerah. “Kalau yang dari 300 itu 60 persennya mengoperasikan lebih dari 10 kamar kan hasil PAD dari rumah kos akan bertambah,” paparnya.

Subani menegaskan aparat Satpol PP dan Bapenda harus tegas terhadap pemilik rumah kos yang sudah terkategori wajib pajak untuk menyetorkan pajaknya ke kas daerah melalui Bapenda. Seperti pada Sugeng Riyanto, warga Desa Plosokandang yang dalam sidak diketahui belum melakukan permohonan perizinan dan belum membayar pajak daerah. Padahal  rumah kos yang dimilikinya mengoperasikan lebih dari 30 kamar.

“Kalau sampai seminggu kedepan tidak membayar pajak, maka Satpol PP harus melakukan penyegelan terhadap rumah kos yang bersangkutan,” tandasnya.

Sesuai Perda yang berlaku saat ini, bagi pemilik rumah kos disamping harus mengajukan permohonan izin, bagi mereka yang mengoperasikan lebih dari 10 kamar dikenakan pajak daerah. Besaran pajak daerah tersebut sebesar 10 persen.

Menariknya, dalam sidak rumah kos yang juga diikuti Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Agus Budiarto SE Ak tersebut, rombongan sempat menemukan pasangan pria dan perempuan yang sedang berada di dalam kamar kos tanpa adanya ikatan pernikahan. Pasangan yang dijumpai di rumah kos di wilayah Kelurahan Bago ini kemudian dibawa ke Kantor Satpol PP Kabupaten Tulungagung.

TINGGALKAN PESAN