Ciptakan Suasana Sejuk Jelang Pilkada 2018

0
181

DPRD TULUNGAGUNG – Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono SE MSi, meminta seluruh PNS lingkup Pemkab Tulungagung, utamanya camat se-Tulungagung untuk menjaga netralitas jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2018. Netralitas tersebut akan mampu menciptakan suasana sejuk saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018.

“Jangan sampai ada tindakan intimidatif,” ujarnya saat bertemu Sekda Kabupaten Tulungagung, Ir Indra Fauzi MM, Kepala Inspektorat Kabupaten Tulungagung, Drs Ec Hariyanto dan Kepala BKD Kabupaten Tulungagung, Drs Arif Boediono MSi dan para camat se-Tulunaggung di Ruang Graha Wicaksana Kantor DPRD Tulungagung, Selasa (5/9).

Hadir pula dalam pertemuan tersebut dua pimpinan DPRD Tulungagung lainnya, yakni Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Imam Kambali SE MSi dan Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Adib Makarim MH.

Sebelumnya, Supriyono, meradang dengan informasi yang diterimanya terkait larangan yang dilakukan camat pada para kepala desa (kades) saat bersilaturahim dengan salah seorang Bakal Calon Bupati Tulungagung (Bacabup). Menurut dia, tindakan camat tersebut bisa merusak kondusifitas jelang Pilkada Tulungagung 2018, selain dipertanyakan netralitasnya.

“Masak kades diundang untuk silaturahim dengan seorang Bacabup kemudian ditelepon untuk segera pulang meninggalkan tempat acara. Ini tidak menciptakan suasana sejuk tetapi malah intimidatif,” tandasnya.

Senada dengan Supriyono, Imam Kambali menyatakan boleh-boleh saja camat kemudian dekat dengan bakal calon tertentu atau loyal pada atasan, tetapi mereka tidak boleh juga melarang pada para kades untuk bersilaturahim dengan bakal calon tertentu pula.

“Sekarang pun belum ada yang namanya kampanye. Calonnya pun masih bakal calon, belum ada yang direkomendasi oleh parpol, jadi jangan sampai ada larangan untuk bersilaturahim. Yang dilarang itu ketika kades ikut dalam kampanye dan menyerukan untuk memilih calon tertentu,” paparnya

Sedang Adib Makarim mengungkapkan, selama pelaksanaan Pilkada di seluruh Indonesia banyak kejadian yang melibatkan camat dan kepala dinas dalam pelanggaran pilkada. Pelanggaran terjadi karena ketidak netralan mereka.

Sementara itu, Indra Fauzi menanggapi pernyataan pimpinan dewan berencana dalam waktu dekat akan menerbitkan surat edaran (SE) bagi PNS lingkup pemkab setempat. Penerbitan SE ini agar PNS, utamanya camat dapat mengetahui fungsinya sebagai PNS jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2018.

“Dulu bulan Agustus jelang Pilkada tahun 2013 kami sudah buat surat edaran. Surat edaran serupa akan kami buat kembali untuk PNS dalam menghadapi Pilkada Serentak 2018. Tidak lebih seminggu surat edaran itu akan terbit,” ujarnya.

Menurut Indra, sesuai UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), semua PNS harus netral. “Itu tertuang dalam pasal 2 huruf f yang bunyinya penyelenggara kebijakan dan manajemen ASN berdasar pada asas netralitas,” tandasnya.

TINGGALKAN PESAN