Hentikan Sementara Pembangunan Hotel Berlantai Lima

0
93
Pimpinan dan anggota Komisi C DPRD, pejabat Satpol PP serta pejabat Dinas Penanaman Modal dan PTSP saat melakukan sidak di lokasi pembangunan hotel berlantai lima di Kecamatan Kauman, Senin (28/8).

DPRD TULUNGAGUNG – Komisi C DPRD Tulungagung bertindak tegas. Mereka meminta aparat Satpol PP Kabupaten Tulungagung dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Tulungagung untuk menghentikan sementara pembangunan hotel berlantai lima yang lokasinya berada di Kecamatan Kauman.

Penghentian pembangunan harus dilakukan karena pihak yang membangun belum mengantongi izin, utamanya IMB (Izin Mendirikan Bangunan).

“Mulai besok tanggal 29 Agustus 2017, pembangunannya harus dihentikan sementara, sampai izinnya dikeluarkan oleh Dinas Perizinan,” tandas Ketua Komisi C DPRD Tulungagung, Drs Subani Sirab, saat sidak ke lokasi pembangunan hotel bersama aparat Satpol PP Kabuapten Tulungagung dan Dinas Pentianaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Tulungagung, Senin (28/8) siang.

Menurut dia, pelaksanaan penghentian sementara pembangunan hotel yang terintegrasi dengan tempat rekreasi waterboom tersebut akan dilakukan oleh aparat Satpol PP dan Dinas Penamanan Modal dan PTSP Kabupaten Tulungagung. “Nanti disegel dan jika tetap membandel melanjutkan pembangunan tanpa memenuhi perizinan bakal ada langkah lain dari DPRD Tulungagung,” katanya.

Pembangunan hotel tanpa pengurusan IMB, lanjut Subani, merupakan bentuk arogansi dari pengusaha pembangun hotel. Apalagi, peringatan dari Satpol PP Kabupaten Tulungagung beberapa waktu lalu tidak diindahkan dan ditindaklanjuti.

Sidak yang dilakukan selepas Rapat Paripurna DPRD Tulungagung ini cukup membuat beberapa karyawan yang mengawasi pembangunan hotel kalang kabut. Apalagi para wakil rakyat itu menanyakan kelengkapan perizinan, termasuk di antaranya IMB, analisa dampak lingkungan dan tata ruang.

Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tulungagung, Drs Santoso MSi, perizinan yang telah diterbitkan instansinya hanya pada pengembangan waterboom saja, bukan hotel berlantai lima. “Kalau hotelnya belum ada izin,” katanya.

Dipaparkan, kendati hotel yang dibangun saat ini merupakan pengembangan dari hotel sebelumnya, bukan berarti pembangunnya tidak harus izin lagi. “Masalahnya, sudah ada perubahan bentuk. Karena itu, harus pengurus perizinan yang baru,” tuturnya.

TINGGALKAN PESAN