Paripurna Pembentukan Pansus Raperda Hak Keuangan dan Administratif

0
174
Supriyono memberikan Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD pada Bupati Syahri Mulyo saat Rapat Paripurna, Senin (17/7) siang.

DPRD TULUNGAGUNG – Menindaklanjuti PP No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif  Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD Tulungagung membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna membuat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD . Pembentukan pansus ini dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Tulungagung yang berlangsung di Ruang Graha Wicaksana Kantor DPRD Tulungagung, Senin (17/7) siang.

Hampir semua anggota DPRD Tulungagung hadir dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono SE MSi. Begitu pun juga dari kalangan eksekutif, termasuk Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE MSi dan Wakil Bupati Tulungagung, Drs Maryoto Birowo MM.

Dalam rapat paripurna, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tulungagung dari Fraksi PKB, Drs H Mashud, menjelaskan pembentukan pansus merupakan amanah dari PP No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. “Ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 28 PP No. 28 Tahun 2017,” ujarnya.

Dalam Pasal 28 PP No. 28 Tahun 2017 disebutkan, ketentuan mengenai pelaksanaan hak keuangan dan administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan dengan Perda.

Dalam rapat paripurna juga diserahkan Raperda tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD pada Pemkab Tulungagung. Penyerahan dilakukan langsung oleh Supriyono pada Bupati Syahri Mulyo.

Dan sebelum rapat paripurna berakhir, Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Agus Budiarto SE Ak, mengumumkan nama-nama anggota Pansus Raperda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Ada 25 nama anggota dewan yang disebutkan menjadi anggota pansus.

TINGGALKAN PESAN