Audiensi Bersama KN ASN DPD Kabupaten Tulungagung

0
264
Supriyono bersama Susilowati saat melakukan audiensi dengan anggota DPD KN ASN Kabupaten Tulungagung, Jumat (7/7).

DPRD TULUNGAGUNG – Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono SE MSi, bersama Komisi A DPRD Tulungagung yang diwakili Sekretaris Komisi A DPRD Tulungagung, Susilowati SE, melakukan audiensi dengan anggota Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara (KN ASN) DPD Kabupaten Tulungagung, Jumat (7/7). Audiensi berlangsung di Ruang Aspirasi Kantor DPRD Tulungagung.

Anggota DPD ASN DPD Kabupaten Tulungagung merupakan gabungan dari pegawai tidak tetap, tenaga honorer , tenaga kontrak dan pegawai non PNS yang selama ini bekerja di lingkup Pemkab Tulungagung.

Ketua DPD KN ASN Kabupaten Tulungagung, Yenri Shufianto, mengatakan audiensi yang mereka minta bertujuan agar DPRD Tulungagung ikut mendukung revisi UU ASN. Utamanya, agar para pegawai tidak tetap, tenaga honorer, tenaga kontrak dan pegawai non PNS dapat terakomodir di dalam revisi UU ASN.

“Kami ingin DPRD bersama-sama ikut berjuang agar kami semua terakomodir dalam revisi UU ASN,” ujarnya.

Beberapa anggota DPD KN ASN Kabupaten Tulungagung lainnya juga mengatakan hal yang sama. Diharapkan dengan revisi UU ASN nantinya ada pengakuan bahwa mereka telah bekerja di instansi pemerintah. Terlebih keberadaan mereka saat ini sangat dibutuhkan utamanya tenaga pendidik di sekolah dasar yang sekarang kondisi di banyak sekolah dasar kekurangan guru PNS.

Supriyono menyambut baik permintaan DPD KN ASN Kabupaten Tulungagung. Ia menyatakan sudah sepatutnya seluruh anggota DPD KN ASN Kabupaten Tulungagung terus mengawal proses revisi UU KSN. “Yang kami dengar memang saat ini sedang proses revisi UU ASN. Harus dikawal terus jangan sampai hanya menjadi wacana,” ujarnya.

Soal rekomendasi atau dukungan DPRD Tulungagung, Supriyono meminta DPD KN ASN Kabupaten Tulungagung untuk merumuskannya dalam bentuk tertulis. Nantinya rumusan tertulis tersebut akan diteruskan ke institusi yang lebih tinggi atau dibawa sendiri oleh DPD KN ASN Kabupaten Tulungagung ke Jakarta.

Menurut politisi asal PDI Perjuangan ini, selama ini DPRD Tulungagung terus berusaha melakukan kajian dasar payung hukum agar para tenaga honorer atau tenaga non PNS di lingkup Pemkab Tulungagung mendapat penghasilan yang layak. “Kami sangat memahami yang dialami oleh para tenaga kontrak, tenaga honorer non PNS,” katanya.

Supriyono dalam audiensi juga meminta DPD KN ASN Kabupaten Tulungagung untuk memberikan data jumlah pegawai tidak tetap, tenaga honorer, tenaga kontrak dan pegawai non PNS yang dipunyai DPD KN ASN Kabupaten Tulungagung. Data tersebut diperlukan untuk pembanding data yang sama yang dimiliki Pemkab Tulungagung.

TINGGALKAN PESAN