Asosiasi BPD Minta Perda BPD Diperbarui

0
358
Pimpinan dan anggota Komisi A saat melakukan audiensi dengan Asosiasi BPD Kabupaten Tulungagung, Rabu (5/4).

DPRD TULUNGAGUNG – Komisi A DPRD Tulungagung melakukan audiensi dengan perwakilan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Tulungagung, Rabu (5/4). Audiensi berlangsung di Ruang Graha Wicaksana lantai II Kantor DPRD Tulungagung.

Audiensi dihadiri hampir seluruh pimpinan dan anggota Komisi A DPRD Tulungagung. Yakni,  Ketua Komisi A DPRD Tulungagung, Drs H Mashud, Sekretaris Komisi A DPRD Tulungagung, Hj Susilowati SE, Samsul Huda SAg MPd, Ahmad Baharudin, H Abdullah Ali Munib SH dan H Nurhamim SAg.

Ketua Asosiasi BPD Kabupaten Tulungagung, Abdul Azis, mengatakan saat ini diperlukan peraturan daerah (Perda) baru terkait BPD. Masalahnya, sudah terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomer 110 Tahun 2016.

“Dengan adanya Perda BPD yang baru nanti akan menjadi payung hukum bagi kami. Selama ini kami hanya berpegang pada UU No. 6 Tahun 2014,” ujarnya.

Ia berharap Perda tentang BPD yang baru dapat segera ditelurkan oleh DPRD Tulungagung. Apalagi masa kerja anggota BPD saat ini tidak akan berlangsung lama lagi.

Menanggapi permintaan tersebut, Mashud menyatakan Komisi A DPRD Tulungagung sudah berencana untuk merubah atau mencabut Perda tentang BPD yang lama. Perda tersebut adalah Perda No. 4 Tahun 2006.

“Bulan ini akan kami bahas prosesnya. Nanti pengajuan prolegdanya pada masa sidang III. Untuk masa sidang sekarang kami membahas perda lain,” ujarnya.

Permintaan Asosiasi BPD Kabupaten Tulungagung ini, menurut dia, sama dengan keinginan Komisi A DPRD Tulungagung. “Nanti Perda BPD akan dibahas antara bulan Mei sampai Agustus 2017,” paparnya.

Hal yang sama diungkapkan Nurhamim. Ia menyatakan pembahasan Perda baru BPD baru bisa dilakukan pada masa sidang III. “Mengapa baru bisa pada masa sidang III, karena Permendagri No. 110 Tahun 2016 baru terbit setelah pengajuan prolegda,” tuturnya.

Mengenai besaran tunjangan anggota BPD yang juga sempat  mencuat dalam audiensi, Mashud mengatakan saat ini masih mengacu pada kemampuan daerah. “Jadi jangan samakan dengan daerah lain. Semua berpulang pada kemampuan daerah masing-masing,” katanya.

TINGGALKAN PESAN