Harus Bersama Tindak Minimarket Pelanggar Perda

0
308
HM Zaenudin.

DPRD TULUNGAGUNG – Tidak tuntasnya aparat Satpol PP Kabupaten Tulungagung dalam melakukan penindakan terhadap minimarket berjaringan yang melanggar Perda (Peraturan Daerah) disayangkan anggota Komisi C DPRD Tulungagung, HM Zaenudin BA. Terlebih kemudian timbul saling lempar tanggungjawab dan wewenang antara Satpol PP dan Dinas Penanaman Modal (dulu Badan Pelayanan Perizinan Terpadu) Kabupaten Tulungagung.

Ia meminta antara Satpol PP dan Dinas Penanaman Modal jangan saling lempar tanggungjawab atau wewenang dalam melakukan tindakan pada minimarket berjaringan pelanggar Perda No. 6 Tahun 2010 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan serta Pengendalian Pasar Modern. “Harus bersama. Jangan sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri hasilnya seperti sekarang tidak tuntas dan malah saling lempar tanggungjawab dan wewenang,” tandas Zaenudin di Kantor DPRD Tulungagung, Senin (13/2).

Politisi asal PKB ini prihatin dengan upaya Pemkab Tulungagung dalam penegakan perda saat ini. Apalagi Satpol PP terkesan mandul dan melempem. “Lebih parah lagi jika sampai mereka (Satpol PP) tidak mempunyai arsip Perda atau Perbup. Itu ironis sekali. Bagaimana mau menegakkan Perda kalau tidak punya dasarnya,” tuturnya.

Zaenudin berharap ada sinergitas antara Satpol PP dan Dinas Penanaman Modal dalam menindak minimarket berjaringan yang kini terus melakukan pelanggaran buka sebelum pukul 09.00 WIB, kendati mereka sudah diperingatkan secara lisan dan sempat ditutup oleh aparat Satpol PP. “Koordinasi keduanya harus dilakukan agar tindakan dapat tuntas. Bahkan bisa juga melibatkan Bagian Perekonomian Setda,” tandasnya lagi.

Pria yang sudah empat periode menjadi anggota legislatif ini pun meminta pula pada Satpol PP agar serius dan bersungguh-sungguh dalam melakukan penertiban minimarket berjaringan pelanggar Perda. “Jangan hanya hangat-hangat tahi ayam,” katanya.

TINGGALKAN PESAN