Pemkab Harus Tetap Anggarkan Dana Kesehatan Maskin

0
248
Imam Khoirudin.

DPRD TULUNGAGUNG – Rencana Pemkab Tulungagung untuk tidak lagi menganggarkan dana kesehatan bagi masyarakat miskin (maskin) pada tahun 2017 mendatang mendapat tentangan dari kalangan DPRD setempat. Mereka tidak setuju jika dana kesehatan maskin hanya digantungkan pada dana CSR (Corporate Social Responsibility) RSUD dr Iskak.

Anggota Komisi C DPRD Tulungagung, Imam Khoirudin SAg, Senin (21/11), mengungkapkan rencana pemkab yang akan hanya mengandalkan dana tanggung jawab sosial dari RSUD dr Iskak untuk biaya kesehatan maskin pasti akan ditolak. “Tidak etis kalau hanya mengandalkan dari dana CSR RSUD. Pemkab harus menganggarkan pula,” ujarnya.

Menurut dia, saat ini sebagian anggota dewan sudah menyatakan penolakannya terhadap rencana pemkab tersebut. DPRD Tulungagung berharap penyediaan dana kesehatan maskin tetap berada di dua tempat, yakni di RSUD dr Iskak melalui CSR dan Pemkab Tulungagung melalui Dinas Kesehatan.

“Sekarang pembahasan masalah ini masih di komisi. Sifatnya masih umum. Nanti detailnya dibahas di Badan Anggaran (Banggar),” papar Imam Khoirudin yang juga Ketua DPC PAN Tulungagung ini.

Hal yang sama dikatakan Fendi Yanuar Merhendra SE. Sekretaris Komisi C DPRD Tulungagung tersebut menyatakan sebaiknya Pemkab Tulungagung dan RSUD dr Iskak masing-masing tetap menganggarkan dana kesehatan bagi maskin pada tahun depan.

“Seperti tahun sekaranglah. Jangan sampai tahun depan pemkab justru tidak menganggarkan,” katanya.

Dana kesehatan bagi maskin, menurut Fendi, masih sangat dibutuhkan. Apalagi bagi masyarakat berekonomi lemah yang tidak tercover BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) atau KIS (Kartu Indonesia Sehat).

“Dana ini sangat dibutuhkan. Ya dengan semacam SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) masyarakat tidak mampu yang tidak tercover BPJS dan KIS dapat berobat dengan gratis. Berobatnya dapat di Puskesmas dan di RSUD dr Iskak,” bebernya.

Sesuai pagu anggaran tahun 2016, menurut Fendi, dana kesehatan bagi maskin besarannya mencapai Rp 4 miliar. Diharapkan dana tersebut tidak terkurangi pada tahun depan.

“Rp 4 miliar untuk tahun 2016 itu dalam satu tahun anggaran. Termasuk dalam PAK APBD 2016,” terangnya.

Seperti diketahui, saat ini DPRD Tulungagung tengah membahas RAPBD 2017 bersama Pemkab Tulungagung. Informasi yang diperoleh menyebutkan RAPBD 2017 tersebut bakal ditetapkan menjadi APBD 2017 pada Jumat (25/11) depan.

TINGGALKAN PESAN