Evaluasi Penyusunan Raperda BPD

0
296
Komisi A Evaluasi Raperda BPD

DPRD TULUNGAGUNG – Komisi A DPRD Tulungagung, Selasa (20/12), melakukan diskusi  bersama dengan pakar dari Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhamadiyah Malang (UMM) . Diskusi dimaksudkan untuk pembuatan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Raperda yang baru ini direncanakan untuk menggantikan Perda No. 4 Tahun 2006 tentang BPD setelah terbitnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam UU tersebut disebutkan peran BPD semakin jelas, yakni lembaga legislatif desa yang mengusung mandat untuk untuk menyalurkan aspirasi, merencanakan anggaran dan mengawasi pemerintahan desa.

Ketua Komisi A DPRD Tulungagung, Drs H Mashud, mengatakan dengan munculnya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa peran BPD menjadi sangat strategis menuju ke kemandirian desa. “Karena itu diperlukan SDM yang mumpuni, berwibawa dan berkinerja baik. Kalau di desa-desa yang sudah maju mungkin masalah SDM tidak masalah, tetapi bagaimana dengan desa yang belum maju dan terbelakang,” ujarnya.

Selain itu, Mashud, mengungkapkan fakta yang terjadi saat ini peran BPD yang justru menghambat kinerja kepala desa menuju desa mandiri. Hal ini terjadi karena begitu kuatnya peran BPD.

“Masalah masalah ini yang didiskusikan. Apakah dalam perda nanti BPD tetap dalam posisi lemah atau dikuatkan. Kami menginginkan ortang-orang yang duduk di BPD dijauhkan dari unsur-unsur politis. Karena memang BPD bukan lembaga politis kendati merupakan semacam lembaga legislatif di desa,” paparnya.

Mashud kembali menjelaskan fungsi kontrol dan balance yang dijalankan BPD yang terlalu kuat dapat menyulitkan pihak pemerintah desa dalam membuat regulasi seperti perdes (peraturan desa). BPD tidak lagi menciptakan pola hubungan kemitraan tetapi telah bertindak sebagai auditor bagi kepala desa.

“Hal-hal ini bisa saja terjadi karena UU No. 6 Tahun 2014 beserta aturan pelaksananya membuka peluang terjadinya dominasi BPD dalam alur pembuatan keputusan,” terangnya.

TINGGALKAN PESAN